SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL ( SISTEM HANKAMNAS )

MAKALAH KEWARGANEGARAAN

SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

( SISTEM HANKAMNAS )

DISUSUN OLEH :

KELOMPOK 1

1.     WAHYUNI USMAN            NIM : 1613201010

2.     DEDELLA GUSVIANDA    NIM : 1613201002

3.     APRIWANZAHRI                NIM : 1613201001

DOSEN PEMBIMBING : Drs. Zakaria Yahya,M.Pd

PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS PAHLAWAN TAMBUSAI 

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, dapat menyusun makalah berjudul “SISTEM HAMKAMNAS” dengan baik dan lancar.

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas Mata Kuliah “KEWARGANEGARAAN”. Materi ini merupakan materi yang telah ditetapkan dalam kurikulum perkuliahan bagi mahasiswa semester I STIKES TUANKU TAMBUSAI RIAU.

Penyusunan makalah ini juga berkaitan dengan materi-materi pengantar IKM yang lain dalam semester I ini yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa terutama sebagai referensi penyusunan Skripsi di akhir semester.

Tiada gading yang tak retak, demikian pula dengan makalah ini sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis membuka saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan makalah ini. Demikian semoga bermanfaat.

Bangkinang, Desember 2016

penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................... 1

DAFTAR ISI................................................................................................... 2

BAB 1 PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG....................................................................... 3

B.     RUMUSAN MASALAH.................................................................... 4

C.    TUJUAN PENULISAN..................................................................... 4

BAB II PEMBAHASAN

A.    Sejarah perjuangan hankamnas............................................................. 5

B.     Perkembangan siskamhamrata.............................................................. 9

C.     Pola penggunaan kekuatan hamkamrata............................................. 12

BAB III PENUTUP

A.    KESIMPULAN................................................................................. 14

B.     SARAN.............................................................................................. 15

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................. 16

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Bela Negara adalah tekat, sikap, semangat, serta tindakan warga Negara dalam upaya menjaga, memelihara, serta mempertahankan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara. Tekat upaya yang tidak hanya terbatas dalam wujud perjuangan senjata dan berperang melawan ketidakadilan, melainkan mencakup semua wujud gagasan, sikap serta perbuatan untuk mempertahankan keamanan melalui bidang masing-masing dalam kehidupan berbangasa dan Negara dalam mencapai tujuan nasional yaitu mensejahterakan rakyat semesta tanpa harus memilah dan membedakan setiap tingkatan dalam bernegara.

Yang menjadi latar belakang dalam judul makalah “Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA)” ialah untuk mengetahui bagaimana suatu Negara mempertahankan keamanan rakyat semestanya, karena kita ketahui system keamanan Negara kita saat ini sangat jauh dari kenyataan dan harapan rakyat semesta, seperti banyaknya terjadi ketimpangan-ketimpangan baik di dalam atau pun di luar aparatur Negara kita. Banyak yang tidak bertindak sesuai fungsinya masing-masing, yang seharusnya dipertahankan dan diamankan malah dibebaskan dan dibiarkan merajarela dan memporak-porandakan rakyat jelata yang tidak berdosa.

Inilah yang membuat penulis menjadikan latar belakang dari pada judul makalah yang akan dibahas lebih mendasar mengenai “HANKAMRATA”.

Demikianlah yang menjadi latar belakang makalah ini untuk lebih sempurnanya diharapkan juga bagi para pembaca memberikan sumbangsih pemikiran agar kedepannya makalah ini bisa mencapai kesempurnaan.

B.     RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1.      Bagaimanakah sejarah perjuangan hamkamnas ?

2.      Bagaimana perkembangan siskamhamrata

3.      Bagaimanakah pola penggunaan kekuaatan hamnkamrata ?

C.    TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah :

1.      Mengetahui dan memahami sejarah perjuangan hamkamnas

2.      Mengetahui dan memahami perkembangan siskamhamrata

3.     Mengetahui dan memahami pola penggunaan kekuatan hamkamrata

BAB II

PEMBAHASAN

A.    SEJARAH PERJUANGAN HANKAMNAS

1.      SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Setelah tanggal 17 Agustus 1945, perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu kemerdekaan yang sempurna belum sepenuhnya berakhir. Hal ini disebabkan juga karena pada saat ini Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia, mereka masih mengklaim bahwa Indonesia merupakan wi;ahay kerajaan Belanda.

Dari sinilah berbagai macam perjuangan bersenjata dilakukan oleh para tokoh bangsa ini demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi tentunya menjadikan sebuah sejarah tersendiri bagi perkembangan bangsa Indonesia.

Belanda merupakan salah satu negara yang mengisi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Sejarah yang dibuat oleh Belanda karena menjajah negara ini tentunya dapat kita rasakan saat ini. Dahulu kala para penjajah belanda telah membuat kemarahan hampir seluruh rakyat Indonesia yang tidak mau terjadi sejarah yang sama yaitu penjajahan kembali oleh Belanda.

Kemarahan itu diwujudkan juga dalam bentuk – bentuk perlawanan bersenjata. Di berbagai tempat di Indonesia terjadi kontak senjata antara rakyat Indonesia dan tentara belanda yang memboncengi tentara sekutu. Di Bandung, Ambarawa, Surabaya serta di beberapa tempat di Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi terjadi pertempuran dahsyat yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

2.      SEJARAH PERJUANGAN BERSENJATA DI BANDUNG

Berita penyerahan Jepang kepada sekutu dan proklamasi kemerdekaan telah beberapa minggu diketahui rakyat Bandung. Para pejuang dan lascar di daerah Bandung berinisiatif melucuti dan mengambil senjata dari gudang – gudang milik Jepang secara damai.

Pertempuran yang tidak seimbang ini memaksa para pejuang dan lascar mengundurkan diri dari pertempuran langsung. Untuk menghindari konflik langsung antara pasukan sekutu dan para pejuang, sekutu mengusulkan kepada pemerintah RI agar Bandung dibagi dua wilayah, yaitu jalur kereta api disebelah Utara sebagai wilayah sekutu dan jalur kereta api di sebelah selatan sebagai wilayah RI.

Kesepakatan ini memaksa para pejuang meninggalkan Bandung Utara pada tanggal 24 November 1945dengan berat hati. Sambil hijrah keselatan, para pejuang membumihanguskan Bandung Utara. Sejarah inilah yang hingga saat ini membuat Bandung sebagai kota lautan api.

3.      SEJARAH PERJUANGAN BERSENJATA DI AMBARAWA

Pertempuran di Ambarawaterjadi antara pemuda Indonesia melawan sekutu. Latar belakang peristiwa ini dimulai ketika pasukan sekutu yang diboncengi NICA berusaha membebaskan orang – orang Belanda yang ditahan Jepang. Setelah bebas, para tawanan kemudian dipersenjatai.

Kejadian ini juga terjadi di Magelang dan Ambarawa. Insiden baru berakhir ketika presiden Soekarno mengadakan perundingan dengan Jendral Bethell. Namun hasil perundingan ternyata dilanggar oleh pihak sekutu. Insiden pun meluas menjadi pertempuran antara TKR melawan sekutu. Akhirnya, pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu berhasil dipukul mundur dan bertahan di Semarang.

4.      SEJARAH PERJUANGAN BERSENJATA DI SURABAYA

Pertempuran Surabaya berawal dari mendaratnya pasukan sekutu yang diboncengi pasukan Belanda pada akhir Oktober 1945. Melalui perundingan dengan tokoh – tokoh masyarakat Surabaya dan melucuti tentara Jepang.

Namun pada malam hari tanggal 26 Oktober 1945, sekutu menyerang penjara kalisosok. Tentara sekutu membebaskan colonel Huiyer, seorang perwira Belanda beserta tentara Belanda lainnyayang ditawan RI. Bahkan keesokan harinya sekutu menyebarkan pamphlet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang.

Atas tindakan sekutu rakyat Surabaya melakukan serangan umum terhadap kedudukan sekutu di Surabaya. Pertempuran baru berakhir setelah presiden soekarno yang datang atas permintaan sekutu dapat meyakinkan rakyat Surabaya bahwa sekutu datang hanya berlangsung sebentar sebab ternyata pasukan sekutu terus memperkuat diri.

Karena tidak ada tanggapan maka sekutu menggempur Surabaya. Pertempuran Surabaya yang melibatkan hampir seluruh penduduk Surabaya out berlangsung selama tiga minggu. Akhirnya, ribuan korban meninggal, luka – luka, dan gelombang pengungsi ke luar kota. Sejarah ini pula yang menyebabkan kota Surabaya disebut sebagai kota pahlawan.

5.      SEJARAH PERJUANGAN BERSENJATA DI SUMATERA

Perang kemerdekaan terjadi di hampir seluruh Sumatera antara tahun 1945-1946. Salah satu perang yang mengguncang sekutu adalah pertempuran Medan ( Medan Area). Pertempuran ini bermula ketika para pejuang mulai merebut persenjataan Jepang yang seharusnya diserahkan kepada sekutu.

Rakyat medan menolaknya sehingga terjadi bentrokan keduanya. Sekutu kemudian membuat batasan kekuasaan secara sepihak. Dengan tekad mempertahankan kota medan mereka membubuhkan tanda tangan pada secarik kerta sebagai tanda setuju melakukan pertahanan dan berikrar bersama. Selain di medan pertempuran terjadi di Aceh, Padang dan Bukittinggi.

Di Aceh, sekutu mengarahkan pasukan – pasukan jepang untuk menghadapi para pejuang. Terjadilah pertempuran yang dikenal peristiwa Krueng Panjo/Bireun. Para pejuang Aceh dipimpin oleh Residen Aceh, yakni Teuku Nyak Arief.

6.      SEJARAH PERJUANGAN BERSENJATA DI BALI

Tidak lama setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan, rakyat Bali dikejutkan dengan kedatangan sekutu. Sekutu datang dengan diboncengi pasukan Belanda. Situasi pun semakin buruk setelah belanda ingin membentuk Indonesia Timur.

Kemudian sekutu melakukan gempuran secara besar – besaran dengan menggunakan pesawat tempur. Pemimpin pasukan Letkol I Gusti Ngurah Rai memerintahkan para pejuang untuk mengadakan perang puputan yang artinya secara habis- habisan. Letkol I Ngurah Rai akhirnya gugur bersama dengan anak buahnya.

7.      SEJARAH PERJUANGAN BERSENJATA DI KALIMANTAN

Perjuangan bersenjata di Kalimantan dilaksanakan dengan bantuan personel dari Jawa. Sejak bulan November1945 – februari 1946 dikirim beberapa pasukan personel dari Jakarta, Tegal, Panarukan, dan Pekalongan. Pasukan tersebut dikirim ke kota – kota di Kalimantan. Pasukan tersebut bertugas membantu lascar pejuang setempat menegakan kekuasaan RI.  

Namun keberadaannya diketahui oleh sekutu sehingga banyak yang gagal. Sebagian para pejuangnya merupakan para pemuda yang belajar di Jawa. Dari semua pejuang itu hanya sedikit personel yang berhasil bergabung dengan pejuang setempat dan melakukan perlawanan terhadap sekutu.

8.      SEJARAH PERJUANGAN BERSENJATA DI SULAWESI

Dr.Sam Ratulangi ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai Gubernur Sulawesi dnegan tugas pokok menegakan kekuasaan RI di wilayah Sulawesi. Sam Ratulangu ditangkap sekutu sebelum ia berhasil menghimpun segenap kekuatan rakyat Sulawesi. Penangkapannya memicu kemarahan lascar pejuang.

Dibawah pimpinan Ranggong Daeng Romo, Makaraeng Daeng Djarung dan Robert Wolter Monginsidi, mereka berjuang mengusir pasukan sekutu. Dalam pertempuran dahsyat Ranggong Daeng Romo gugur, 28 Februari 1947. Sementara itu Wolter mangonsidi ditangkap oleh Belanda dan dihukum mati. Kematiannya tidak menurutkan semangat perjuangan rakyat.

Mereka terus melakukan perlawanan gerilya. Dengan dimpimpin oleh Mayor Andi Matalata, rakyat secara terus melakukan perlawanan gerilya. Ganngguan yang dilancarkan secara terus menerus oleh rakyat sengat merepotkan belanda sehingga dibawah pimpinan kapten Raymond Westerling, melakukan pembersihan dengan cara membunuh rakyat Sulawesi Selatan yang dicurigai mendukung laskar.

B.     PERKEMBANGAN SISKAMHAMRATA

Keberadaan doktrin pertahanan siskamhamrata merupakan bagian dari undang – undang (UU) Nomor 20 tahun 1982, kemudian panitia Ad-Hoc I badan pekerja (BP) majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyepakati untuk memasukkan doktrin ini dalam pasal 30 pada proses amandemen Undang – Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan demikian keberadaan doktrin pertahanan tersebut menjadi semakin tinggi dalam sistem perundang – undangan Indonesia.

Secara constitutional jelaslah bahwa sistem pemerintahan yang akan dianut Indonesia adalah menghargai civilian supremacy dalam hubungan sipil – militer. Militer hanya memainkan peran professional untuk menghadapi ancaman yang bersifat militer dan berasal dari luar. Keputusan mengenai penggunaan kekuatan militer berada di tangan kepemimpinan sipil. TNI bukan merupakan institusi politik, dan fungsi TNI pun dapat dibedakan secara tegas antara keadaan negara dalam perang atau damai, meskipun hal ini dapat pula menimbulkan persoalan apabilasecara hitam putih diterapkan pada sebuah masyarakat yang menghadapi ancaman yang kompleks, baik eksternal maupun internal, sehingga pemaknaan objective civilian control adalah minimalisasi intervensi militer dalam politik dan sebaliknya juga minimalisasi intervensi politik kedalam tubuh militer.

Doktrin sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishamkamrata), menempatkan keberadaan masyarakat dalam konteks kesiapan menghadapi ancaman fisik dari luar Indonesia. Orientasi war readiness ini terasa kental sekali dalam doktrinsitem pertahanan dan keamanan, sebagai sebuah corak yang jelas dari pemikiran kaum realis. Hal ini merupakan hal yang bisa dipahami jika melihat pengalaman perang yang dialami Indonesia. Mendorong actor militer untuk menimbulkan suatu wacana melibatkan masyarakat sipil dalam menghadapi peperangan memperkuat posisi dan peran angkatan bersenjata.

Wacana ini berusaha untuk membentuk pemahaman bahwa TNI merupakan suatu identitas yang lahir dengan sendirinya dan memiliki kemanunggalan dengan rakyat. Sejarah pergerakan dan perjuangan untuk kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia menunjukkan proses pembentukan unsur kemiliteran yang berangkat dari milisi sipil.

Keberadaan sishankamrata sebagai sistem pertahanan negara, telah menempatkan posisi keamanan negara lebih tinggi dari keamanan individu warga negara. Melihat keamanan dalam konteks negara ini telah mendistorsi pengertian keamanan itu sendiri yang berarti membebaskan orang – orang baik sebagai individu maupun kelompok dari ancaman sosial, ekonomi , politik maupun hambatan – hambatan lain yang menghalanginya dari segala tindakan yang diinginkannya.

Wacana ini berpengaruh besar terhadap pembentukan strategi pertahanan negara, yaitu actor militer selalu melibatkan pasrtisipasi rakyat dalam perumusan strategi pertahanan negara. Ini terlihat jelas dari pasal 4 ayat 1 , UU No 20/1982 tentang ketentuan – ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik yang menyatakan bahwa “hakikat pertahanan keamanan negara adalah perlawanan rakyat semesta….” Operasionalisasi dari perlawanan dari rakyat semesta tersebut dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) (pasal 4 ayat 1 UU no 20/1982).

Doktrin sishankamrata ini menempatkan rakyat sebagai “sumber kekuatan bangsa yang menjadi kekuatan dasar upaya pertahanan negara” (pasal 2 UU No 20/1982). Upaya upaya pertahanan ini memiliki komponen perlawanan rakyat semesta yang diwujudkan dengan “mempersenjatai rakyat secara psikis dengan ideologi pancasila dan secara fisik dengan keterampilan bela negara yang diselenggarakan oleh pemerintah” (pasal 9 UU No 20/1982)

Walaupun UU no. 20 tahun 1982 tentang ketentuan – ketentuan pokok pertahanan keamanan negara republik Indonesia telah mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman , akan tetapi keberadaan doktrin sishankamrata tetap dipertahankan sebagai inti dari perlawanan yang melibatkan seluruh warga negara Indonesia ( pasal 1 ayat 2 No. 3 tahun 2002). Dan sifat keterlibatan warga negara dalam pertahanan negara adalah han dannkewajiban untuk turut serta (pasal 9 ayat 1 UU no 3 tahun 2002).  

C.    POLA PENGGUNAAN KEKUATAN HAMKAMRATA

1.      Pola Operasi Pertahanan, bertujuan untuk menggaglkan serangan dan acaman dari kekuatan perang musuh,dengan jenis-jenis perlawanan rakyat dan pertahanan sipil merupakan unsur yang penting dalam kekuatan perang dengan angkatan bersenjata sebagai intinya.

Tahap-tahap operasi pertahanan:

a.              tahap operasi defensif strategis digunakan apabila

perbandingan kekuatan perang antar musuh dengan kita.sehinga tidak memungkinkan bagi kita melakukan operasai ofensif strategis yang diselengarakan berlandaskan:

1.      keharusan untuk menjamin kemerdekaan dan kedaulatan Negara RI.

2.      Tujuan untuk menjamin terselenggaranya garis- garis komunikasi antar pulau.

b.              Tahap operasi ofensif strategi beertujuan untuk menghancurkan kekuatan perang musuh  atau memaksanya menyerah baik dalam bentuk ofensif awal atau ofensif  balas.Operasi efensif strategis digunaksuhan apabila perbandingan antara kekuatan perang musuh dangan kita adalah sedemikian rupa,sehingga meenguntungkan kita.

2.       Pola opeerasi keamanan dalam negeri.

Pola opersi keamanan dalam negeri,ialah kerangka tetap dalam mengunakan segala unsure kekuatan yang berfungsi sebagai alat untuk memelihara atau mengembalikan kekuasaan pemerintah Negara RI terhadap subversi dan pemberontakan dalam negeri.

a.       Tujuan:memelihara atau mengembalikan kekuatan pemerintah RI .

b.      Sifat:melakukan perbaikan serasi atau merata terhadap daerah yang teerganggu keamanan atau kestabilannya.

3.      Pola operasi intelijen strategis

Operasi intelijen strategis adalah semua oprasi untuk menjalankan kegiatan intelijen,dan perang urat syaraf  di tingkat strategis.tujuan intelijensi yaitu:

a.       Memperoleh informasi yang di perlukan untuk pelaksanaan strategi nasional pada umumnya dan operasi hankamnas pada khususnya.

b.      Menghancurkan sumber yang mengancam keamanan dalam kawasan wilayah musuh.

c.       Mengadakan perang urat saraf dan kegiatan tertutup lainnya untuk mewujudkan kondisi strategis yang menguntungkan.

d.      Sifat operasi intelejensi strategis yaitu menyesuaikan dengan keadaan politik nasional, dilakukan diluar wilayah nasional, dan pada dasarnya bersifat tertutup yang disesuaikan dengan ruang dan waktu.

4.      Pola Operasi Kerja Sama Pertahanan Keamanan Asia Tenggara

Pola operasi kerja sama Pertahanan Keamanan Asia Tenggara merupakan salah satu pola utama sishankamrata. Agar dalam melaksanakan pembangunan dapat berhasil dengan baik, diperlukan adanya stabilitas dan perdamaian, yang berarti bahwa kekacoan dan gangguan keamanan harus dicegah.

Kerja sama hankam adalah usaha bersama dalam menghadapi kemungkinan gangguan seperti (keamanan, stabilitas nasional, dan perdamaian). Kerjasama hankam justru melihat kedalam untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi dikawasan tersebut. Kerjasama ini ingin menciptakan suatu kawasan yang damai dan bebas dari pengaruh Negara-negara lain.Bentuk-bentuk kerja sama ini dapat berupa tindakan-tindakan bersama mengenai bagaimana mewujudkan daerah damai.

           

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Sistem pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) adalah suatu system pertahanan dan keamanan yang komponenya terdiri dari seluruh potensi, kemampuan dan kekuatan nasional untuk mewujudkan kemampuan dalam upaya pertahanan dan keamanan Negara dalam pencapaian tujuan.

Sishankamrata bersifat semesta dalam konsep, semesta dalam ruang lingkup dan semesta dalam pelaksanaannya. Komponen kekuatannya terdiri dari :

a.       Komponen dasar yaitu rakyat terlatih

b.      Komponen utama yaitu ABRI dan cadangan TNI

c.       Komponen Perlindungan Masyarakat (Linmas)

d.      Komponen pendukung yaitu sumber daya dan perasaan nasional.

Pengalaman penyelenggaraan hankam menghasilkan berbagai doktrin terhadap pertahanan dan keamanan yaitu doktrin prang griliya rakyat semesta, doktrin perang wilayah, doktrin perang rakyat semesta dan doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Sasaran operasi hankamnas yaitu mencegah dan menghancurkan serangan terbuka, menjamin penguasaan dan pembinaan wilayah nasional RI dan ikut serta memilahara kemampuan hankam Asia Tenggara bebas dari campurtangan asing.

Pola operasi hankamrata yaitu operasi pertahanan, operasi keamanan dalam negeri, operasi intelijen strategis an pola operasi kerja sama pertahanan dan keamanan Asia Tenggara. Pola operasi pertahanan bertujuan bertujuan untuk menggagalkan serangan dan ancaman nyata dari kekuatan perang musuh. Pola operasi keamanan dalam negeri bertujuan untuk memelihara atau mengembalikan kekuatan pemerintah/Negara RI paa salah satu atau beberapa daerah (bagian wilayah) Negara yang terganggu keamanannya.

Pola operasi intelijen strategis bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan strategis nasional dan oprerasi-operasi Hankam, menghancurkan sumber-sumber infiltrasi, subversi dan spionase yang terdapat di wilayah musuh dan mengadakan perang urat saraf dan kegiatan-kegiatan tertutup lainnya untuk mewujudkan kondisi strategis yang menguntungkan.

Pola operasi kerja sama yaitu usaha bersama kemungkinan gangguan keamanan stabilitas nasional dan perdamaian khususnya di Asia Tenggara.

B.     Saran

Harapan terbesar kepada pemerintah, agar dalam mempertahankan keamanan  dapat berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan aparatur-aparatur demi kedamaian dan keamanan dari pihak musuh dan bagi wilayah-wilayah yang terganggu keamannya, dijadikan sebagai kebijaksanaan nasional dalam menentukan cita-cita,tujuan, dalam pembangunan daerah maupun Negara.

Dengan demikian apa yang dicita-citakan Negara tercinta ini bisa terwujud. Dan untuk para generasi penerus janganlah enggan untuk mempelajarai tentang apa dan bagaimana tentang pertahanan dan keamanan rakyat semesta agar membuka wawasan untuk membangun Negara yang menjadi kebanggaan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Lemhannas. 1995. Kewiraan untuk Mahasiswa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sumarsono. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Amin, Ittihad Zainul. 1998. Pendidikan kewiraan. Jakarta: Universitas Terbuka. Hlm. (Anggraeni. hlm. 5.9, 5.14.)

Pusposueardjo. 2001. Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi – Departemen Pendidikan Nasional. (Patrecia Prima Novitasari. Hlm. 94, 111-125)

Kansil, C.S.T., Christine., dkk. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan & Perguruan Tinggi. Jakarta : PT. Pradnya Paramitha. (Diky Aprianto. Hlm. 143-145)

............ 1980. Ilmu Kewiraan. Malang: Lembaga Penerbitan – Universitas Brawijaya. (Hilda Susanti. Hlm. 131-132)

Budiardjo, miriam. 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia pustaka utama. (Nur Avita M. A. Hlm 173, 208, 222)

Dewantara, Ki Hajar. 1994. Karya Ki Hajar Dewantara. Yogyakarta: Percetakan Offset Tamansiswa. (Rima Wulandari. 9-10)

Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa. Bandung: Alfabet. (Arif Syahputra. Hlm. 86-87, 197-198)

Karsono, Dedi. 1999. Kewiraan (Tujuan Strategis dalam Berbangsa dan Bernegara). Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. (Yudha Arianto. Hlm. 211-213)

Darmadi, Hamid. 2010. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta. Hlm. (Putri Khodijatun Ni’mah. 322-326, 350-356)

Winarno. 2009. Kewarganegaraan Indonesia dari sosiologis menuju yuridis. Bandung: alfabeta. (Febri Bagus Kurniawan. Hlm. 1)